Sudah sejak lama dunia menyaksikan konsolidasi AS dan Rezim Zionis, serta dukungan Gedung Putih kepada Zionisme dalam memperkuat kekuasaan Israel di kawasan Timur Tengah.
Pembunuhan warga Palestina, instabilitas di Suriah dan Lebanon, perluasaan gudang senjata nuklir Israel, dan masalah-masalah lainnya adalah hasil persekongkolan Washington-Tel Aviv yang membahayakan situasi di kawasan.
Zionisme yang merupakan sebuah gerakan politik itu, mengumumkan eksistensinya pada tahun 1897. Bersamaan dengan dimulainya perang dunia pertama, keterkaitan kepentingan kekuatan-kekuatan besar dunia dengan gerakan Zionisme menjadi pemicu penandatangan deklarasi Balfour yang berujung dengan terbentuknya rezim illegal Zionis di tanah Palestina. Tepatnya tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris yang waktu dijabat oleh Arthur James Balfour, mengeluarkan pernyataan yang berisi keterangan mengenai pembentukan “tanah air bangsa Yahudi” di Palestina. Kebanyakan para pemimpin Zionis saat itu adalah orang-orang liberal yang tidak mempercayai agama Yahudi. Mereka pada awalnya tidak memandang Palestina sebagai negeri yang akan menjadi milik orang-orang Yahudi.
Untuk pertama kalinya masalah pembentukan negara Zionis diketengahkan oleh negara-negara kolonialis Eropa. Pembentukan negara Zionis di tanah Palestina itu dimaksudkan untuk menjaga kepentingan negara-negara Eropa di kawasan strategis Timur Tengah. Palestina yang terletak di pusat pemerintahan Ottoman serata dekat dengan Mediteranian dan terusan Suez, merupakan kawasan penting untuk Eropa.
Dalam hal ini seorang kritikus besar Yahudi anti Zionis, Moshe Manuhin mengatakan, “Hingga abad 19 tidak ada yang namanya Zionisme. Kesombongan Eropa-lah yang menciptakan politik nasionalisme pembawa bencana dan kekonyolan untuk orang-orang Yahudi, dengan nama Zionisme. Seandainya Zionisme tidak ada, pemerintah Inggris pasti akan menciptakan gerakan seperti ini.”
Ada beberapa faktor yang mendorong Zionisme menyatakan eksistensinya di dunia. Faktor tersebut adalah runtuhnya pemerintahan Ottoman di Turki, pecahnya perang dunia pertama, serta pro dan kontra kepentingan Eropa. Di awal abad 20 pemerintah Inggris sudah menyiapkan pembentukan negara Zionis di tanah air bangsa Palestina.
Jelas bahwa Inggris tidak dapat menerima kehadiran kekuatan lain di kawasan Timur Tegah yang berada di bawah kekuasaanya. Inggris berpikir untuk tetap menjaga kepentingannya di kawasan. Dengan alasan inilah, Inggris mengijinkan orang-orang Yahudi untuk berimigrasi dan tinggal di Palestina, yang untuk selanjutnya dimanfaatkan membentuk negara Yahudi di sana. Dengan demikian, Inggris berharap bisa memperkuat kekuasaannya di dunia Arab.
Setelah tiga dekade berlalu dari pendudukan Inggris atas Palestina, seluruh infrastuktur Palestina dihancurkan oleh gerakan Zionis dan diubah menjadi pusat-pusat perekonomian, budaya, dan politik Zionis. Setelah 30 tahun berlalu, masa keemasan hubungan Zionis dan pemerintah Inggris berakhir bersamaan dengan dimulainya perang dunia kedua serta kebangkitan rakyat Palestina melawan Zionisme dan Inggris. London yang merasa kepentingannya terancam mengambil kebijakan yang berbeda dengan gerakan Zionis dengan tujuan untuk menjaga hubungan dengan dunia Arab. Hasilnya adalah, gerakan Zionisme harus berhadapan dengan Inggris.
Yang benar adalah, orang-orang Eropa pendukung Zionisme sendiri menyadari bahwa dalam sejarah tidak ada bukti-bukti hak kepemilikan kaum Yahudi atas negeri Palestina. Pada tahun 1920, para bangsawan Inggris yang bergelar Lord terlibat pembahasan sengit menyangkut penguasaan Inggris atas Palestina dan deklarasi Balfour. Salah seorang bangsawan Inggris bernama Lord Sydenham mengatakan, “Palestina bukan negeri orang-orang Yahudi. Akan tetapi orang-orang Yahudi merampasnya setelah sebelumnya melakukan pembunuhan terhadap warga Palestina. Jika orang-orang Yahudi dapat memiliki Palestina, orang-orang Romawi juga bisa mengklaim kepemilikan mereka atas Inggris”.
Namun dengan pecahnya perang dunia kedua, AS muncul sebagai kekuatan baru di kancah politik dunia internasional dan kawasan Timteng. Dari satu sisi, kekuatan militer dan keuangan AS, dan dari sisi lain, pengaruh orang-orang Zionis dalam pemerintahan AS merupakan dua faktor yang mendorong gerakan Zionisme bernaung di bawah payung AS dan melawan Inggris. Hal ini ditambah lagi dengan ketamakan imperialis AS yang akhirnya menjadikan gerakan Zionisme sebagai sekutunya di kawasan Timur Tengah. Khususnya pada tahun 1930 saat Washington mengincar sumber-sumber minyak di Arab Saudi dan Teluk Persia.
Saat itulah AS menandatangani berbagai kontrak penting dengan para pemimpin negara-negara Arab untuk mengeksploitasi minyak di kawasan. Di sisi lain, AS juga memandang kawasan Timur Tengah khususnya negara-negara Arab sebagai pasar yang sangat menjanjikan untuk konsumsi barang-barang produksi AS. Beranjak dari sini, ketika diadakan konferensi Zionis di hotel Bilt More, New York, pada tahun 1942, pemerintah Washington menyatakan dukungannya kepada pembentukan negara Yahudi di Palestina.
Setelah usai perang revolusi, para pemilik modal internasional tetap berusaha lewat perwakilan mereka, untuk memperjuangkan lahirnya undang-undang tentang hak mencetak mata uang. Para tokoh kemerdekaan Amerika menyadari bahaya mengancam, dan bersikap waspada terhadap persekongkolan para pemilik modal itu.
Masalah ini bisa diketahui dari dokumen mengenai suasana pertemuan yang diadakan di kota Philadelphia tahun 1787, yang dikenal dengan “Pertemuan para bapak pendiri Amerika Serikat”. Teks ke 5 bagian ke 8 pada butir pertama undang-undang Amerika berbunyi : “Kongres adalah satu-satunya lembaga yang punya wewenang mencetak mata uang, dan mengeluarkan undang-undang yang bertalian dengan peraturan mengenai nilainya.”
Langkah yang diandalkan oleh para pemilik modal internasional adalah taktik konservatif mereka, yaitu menggunakan perusahaan terselubung. Para direktur Bank Inggris telah memilih wakil mereka di Amerika pada tahun 1780, yaitu seorang tokoh penting bernama Alexander Hamilton, yang muncul berkat propaganda Yahudi, sehingga namanya bisa mengorbit sebagai salah satu pejuang kemerdekaan. Ia mengusulkan gagasan untuk mendirikan Bank terpadu yang punya wewenang untuk mencetak mata uang, dan sekaligus berwenang mengawasi itu, sebagai ganti wewenang pemerintah.
Di samping masalah bank itu, ia juga mengajukan usul, agar lembaga dikelola oleh swasta. Untuk modal bank itu dibutuhkan uang sebesar 12 juta US Dolar, 10 juta dolar di antaranya akan diambilkan dari bank Inggris, sedang sisanya ditawarkan kepada para investor Amerika sendiri.
Menjelang akhir tahun 1783 Hamilton dan partnernya Robert Morris berhasil mendirikan Bank Amerika yang dimaksud. Morris, seorang analis keuangan dalam Kongres Amerika telah berhasil mengawasi keuangan dan perbelanjaan pemerintah Amerika, sehingga membuat kas negara jatuh dalam keadaan krisis keuangan yang parah pada saat perang kemerdekaan usai. Masalah ini membuktikan dengan jelas, bahwa taktik yang dipakai oleh kekuatan terselubung adalah dengan memanfaatkan perang dan kaki-tangan.
Morris melangkah lebih jauh lagi. Ia mengeluarkan uang kas negara yang masih tersisa sebanyak $ 250 ribu untuk didepositokan dalam Bank Amerika, karena para direktur Bank Amerika merupakan orang-orang wakil Bank Inggris yang konsekuensi logisnya adalah, bahwa kelompok pemilik modal Yahudi yang telah menguasai Bank Inggris berarti juga menguasai Bank Amerika.
Melihat adanya bahaya kelompok Konspirasi Yahudi terhadap Amerika, para tokoh revolusi kemerdekaan, terutama Benjamin Franklin sendiri terpanggil untuk ikut campur dalam Kongres, dan mereka berhasil membatalkan wewenang Bank Amerika untuk mencetak mata uang. Bank Inggris yang telah menguasai Bank Amerika adalah pihak yang telah menyebabkan timbulnya krisis keuangan di bawah pengawasan Robert Morris itu.
Para pemilik modal tidak putus-asa atas kegagalan sementara ini. Bahkan mereka mengeluarkan instruksi kepada kaki-tangan mereka agar melipat gandakan usaha dengan menunggu saat yang tepat. Mereka akhirnya berhasil mengorbitkan Alexander Hamilton sampai pada kedudukan Menteri Keuangan Amerika.
Kedudukan itu memungkinkan Hamilton mendapatkan persetujuan Pemerintah Amerika untuk memberikan wewenang mencetak mata uang berdasarkan jumlah nilai pinjaman negara dan swasta. Hamilton mengungkapkan alasan kepada pemerintah, bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh kongres dan nota jaminan pinjaman nasional tidak akan ada harganya di luar negeri.
Sedang nota jaminan pinjaman nasional dan swasta yang dikeluarkan oleh bank bisa dipergunakan dalam berbagai bentuk transaksi dengan pihak luar negeri. Modal baru telah ditetapkan bagi bank sebesar $ 35 juta, dengan catatan yang $ 28 juta diambil dari investor Eropa.
Padahal, keuangan Eropa berada di tangan kelompok Rothschild. Kini tiba saatnya Hamilton memetik buah sebagai balasan setimpal atas ulah dan perbuatannya. Ibarat domba yang dipelihara, dan setelah gemuk dipotong.
Menurut dugaan, Hamilton telah mengetahui lika-liku Konspirasi lebih banyak daripada yang dikehendaki mereka. Terjadilah persaingan keras antara Hamilton dan seorang Yahudi profesional bernama Aron Pour, sehingga Hamilton mendapat giliran yang menyedihkan.
Itulah dia sejarah masuknya bangsa yahudi ke Amerika. Sampai saat ini juga bangsa yahudi masih menguasai Amerika, juga tentunya negara muslim yakni Palestina. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga warga Palestina selalu dalam lindungan Allah dari serangan bangsa Yahudi. Aminn..
0 comments:
Post a Comment